Kezaliman Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19

(Sumber Gambar: Fitrah)
Oleh: Fitratul Akbar*

KULIAHALISLAM.COM - Banyak masalah yang muncul akibat pandemi. Misalnya, kenaikan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Di luar itu, pertumbuhan ekonomi rontok dan jumlah utang membengkak (seperti yang dialami negara lain). Secara keseluruhan, pandemi memang menciptakan guncangan keras terhadap perekonomian. 

Seperti kita ketahui dan rasakan, pandemi telah melahirkan kesengsaraan yang dialami oleh sebagian besar rakyat. PHK terjadi besar-besaran, akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan berkurang karena PPKM telah membatasi gerak penduduk dalam bekerja. Konsekuensinya, sebagian besar penduduk masuk dalam kerentanan sosial ekonomi tingkat tinggi.

Ternyata, secara sosiologis, gambaran di atas tidak sepenuhnya benar. Simaklah fenomena-fenomena sebagai berikut. Di tengah lesunya ekonomi, elite-elite partai dan politisi pameran baliho dengan biaya mahal. Jelas, kepentingan baliho untuk memenuhi ambisi politik tokoh-tokoh demi persiapan pemilihan presiden pada 2024. Terlebih, semua partai politik sudah bersiap-siap dengan hajatan politik tingkat tinggi ini.

Belum selesai isu tersebut, drama kesenjangan sosial muncul lagi. Laporan LHKPN menyebutkan, harta kekayaan pejabat negara meningkat rata-rata 70 persen. Kemudian, wawancara Krisdayanti, anggota DPR RI, pada sebuah media sosial, telah membelalakkan mata. Ternyata tingginya gaji legislatif kita tidak sebanding dengan capaian kerja ”terukur” mereka.

Gambaran di atas agak bisa dimaklumi –sekalipun tidak bisa dibenarkan– manakala negara sedang stabil dan pertumbuhan ekonomi tinggi. Roda ekonomi yang bergerak mengarahkan masyarakat yang meningkat tingkat kesejahteraannya dan masyarakat yang sejahtera akan melahirkan pendapatan nasional tinggi. Tetapi, jelas ironis manakala ”penumpukan” kekayaan terjadi pada saat sektor ekonomi tidak berjalan; pengangguran, kemiskinan, dan kelompok rentan meningkat. Ditambah disorganisasi keluarga merebak di tengah orang tua yang meninggal akibat Covid-19. Kesenjangan Sosial di Kala Pandemi Covid-19.(OPINI Oleh: RACHMAD K. DWI SUSILO *). 29 Oktober 2021, 20:48:57 WIB).

Kesenjangan sosial tetap saja tinggi. Seakan-akan nilai-nilai solidaritas sosial, gotong royong, nasionalisme, dan etos hidup sederhana tidak ada artinya. Demikian juga, kita sering mendengar pernyataan tentang jati diri bangsa sebagai bangsa yang berkebudayaan dengan solidaritas sosial tinggi. Toh, masih ada minoritas yang hanya memikirkan diri mereka sendiri. Konsekuensinya, kelompok yang meraup keuntungan tinggi hidup di tengah masyarakat yang sulit mengais rezeki. Di sini pandemi telah melahirkan anomali sebagai keganjilan pada masyarakat. Salah satu bentuknya, kesenjangan sosial yang tidak semakin membaik. 

Menurut sebuah laporan Oxfam terbaru yang diluncurkan pada hari (Kamis, Februari 23, 2017). Laporan ini diluncurkan saat elit politik dan bisnis berkumpul pada Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Laporan Oxfam 'Reward Work, Not Wealth' mengungkapkan bagaimana ekonomi global memungkinkan kelompok elit kaya untuk mengumpulkan kekayaan yang besar sementara ratusan juta orang berjuang untuk bertahan dalam kemiskinan. Oxfam di Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) menerbitkan laporan tentang ketimpangan di Indonesia sebagai upaya memberikan kontribusi pemikiran terhadap penurunan ketimpangan di Indonesia.

Laporan ini bertujuan untuk mendorong upaya Pemerintah Indonesia dalam menghapuskan kesenjangan, sebagai agenda prioritas seperti dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam laporan ini terdapat rekomendasi-rekomendasi bagi pihak pemerintah dan swasta untuk memastikan bahwa komitmen dan upaya baik pemerintah yang sudah dilakukan sejauh ini untuk menurunkan ketimpangan dapat semakin efektif dan memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal.

Dalam laporan ini Oxfam dan INFID juga menampilkan fakta-fakta yang mengejutkan dari ketimpangan di Indonesia. Sebagaimana diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup stabil dan proporsi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrim telah berkurang hingga kini ‘hanya’ di kisaran 8 persen. Namun, capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum diimbangi dengan pembagian pendapatan yang lebih merata. Dalam 20 tahun terakhir kesenjangan antara kaum super kaya dan penduduk lainnya di Indonesia tumbuh lebih cepat dibanding di negara-negara lain di Asia Tenggara.

Dilaporkan bahwa selain Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang terburuk keenam di dunia, kekayaan empat orang terkaya di Indonesia adalah sama dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin. Selanjutnya, besarnya pendapatan tahunan dari kekayaan orang terkaya di Indonesia-cukup untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Laporan ini juga menjabarkan meningkatnya ketimpangan di wilayah perkotaan dan kesenjangan antara daerah.

Selanjutnya diterangkan dalam laporan ini bahwa melebarnya kesejangan antara kekayaan orang-orang super kaya di Indonesia dan kelompok masyarakat lainnya adalah ancaman serius pada kesejahteraan rakyat Indonesia ke depan. Karena jika ketimpangan tidak segera diatasi maka upaya keras pemerintah menurunkan kemiskinan akan mengalami hambatan dan bisa menyebabkan ketidakstabilan di masyarakat.

Melalui laporan ini Oxfam dan INFID menyerukan pada pemerintah untuk memperkuat komitmen dan menjalankan paket kebijakan penurunan ketimpangan, mengakhiri konsentrasi kekayaan di tangan sekelompok orang dan perusahaan, memastikan menyempitnya kesenjangan antara daerah dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pekerja dan kelompok masyarakat miskin serta bagi perempuan.

Dengan demikian, karena masyarakat masih berusaha menghadapi guncangan pandemi Covid-19 ini, kezaliman dan kesenjangan sosial ekonomi makin buruk yang dialami oleh masyarakat bawah, kaum dhuafa, termarjinalkan di Indonesia. Maka semua pejabat pemerintah baik dari level regional dan nasional untuk senantiasa sadar, peduli dan membantu memastikan kinerja ekonomi dinikmati oleh semua warga masyarakat indonesia secara adil dan merata dan bukan hanya dinikmati beberapa gelintir orang, dinasti oligarki, pejabat zalim yang gembira diatas kesengsaraan rakyatanya.

*)Penulis adalah Mahasiswa Ekonomi Syariah, FAI, UMM. Pegiat Isu Ekonomi, Filantropi Islam, Dialog Kemanusiaan dan Perdamaian. 


Fitratul Akbar

Penulis adalah Alumni Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang. Pegiat isu-isu Filantropi Islam, Kerukunan Beragama dan Perdamaian Dunia.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Iklan Post 2

نموذج الاتصال