 |
| (Sumber Gambar: dok, pribadi KAMMI Daerah Bima) |
KULIAHALISLAM.COM Kota Bima - Kontestasi Pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Partai politik, Capres dan Cawapres pun semakin mengeluarkan kekuatan penuh (full power) nya di detik-detik terakhir mengingat batas kampanye yang di jadwalkan KPU hanya sampai tanggal 10 Februari 2024.
Akhir-akhir ini ramai juga pemberitaan tentang Beberapa Kampus dan Civitas Akademika yang menyatakan sikap dan menyesali atas sikap ketidaknetralan Presiden RI Jokowi, kampus-kampus ternama itu antara lain Universitas Gadjah mada (UGM) dengan petisi Bulaksumur pada hari rabu, 31 Januari 2024, Universitas Islam Indonesia (UII) dengan pernyataan sikapnya yang bertajuk Indonesia Darurat Kenegarawanan pada kamis, 1 Februari 2024 dan terakhir Kampus Universitas Indonesia (UI) yang pada hari Jum'at kemarin menyatakan sikap dan memberikan 3 tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, mereka mengutuk berbagai bentuk tindakan yang mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Kedua, UI menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan.
Ketiga, UI menuntut semua ASN, pejabat pemerintah, ABRI dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu pasangan calon.
Kemarahan dan keresahan ini berbuntut dari Jokowi mengatakan Presiden dan Menteri boleh berkampanye asalkan tidak menyalahgunakan fasilitas negara. “Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa nggak boleh,” katanya setelah menyerahkan pesawat tempur ke Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024. Ketika Pak Jokowi di wawancara di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024.
Dengan melihat kondisi kebangsaan dan suasana kebatinan masyarakat yang gelisah penuh ketidakpastian menjelang pesta demokrasi Pemilu serentak 2024 ini. Salah satu organisasi mahasiswa di wilayah Daerah Bima pun ikut terlibat dalam memprotes terkait perilaku pejabat publik yang mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan birokrasi pemerintah.
Ketua Umum Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Bima (PD KAMMI Bima), Supratman, Buka suara, Ia menyesali dan geram atas tindakan Tidak netral Presiden RI Ke-7 Ir. Jokowidodo yang secara langsung dan gamblang Mengatakan hal yang seorang presiden dapat memihak kepada salah satu paslon.
Ketua Umum KAMMI Bima, Supratman sapaan beliau mengatakan bahwa, "Seharusnya Presiden Jokowi di akhir jabatannya harus menampilkan sifat kenegarawanan, tidak etis Seorang Pemimpin negara di akhir jabatan nya ikut Cawe-Cawe demi kepentingan Politik dinasti yang dasar nya ia bangun. Bapak Jokowi harus berporos pada etika seorang Muslim seperti yang di katakan pada Surah As-Shaff ayat 2-3, Tentu bapak Jokowi tau itu" ungkap nya
Akhirnya, Ketua Umum PD KAMMI Bima Ini, mengatakan akan segera melakukan Konsolidasi bersama kader-kader KAMMI Sedaerah Bima untuk membicarakan hal-hal yang berisi tentang menjaga dan merawat demokrasi yang sehat, lancar dan sukses dalam menjelang Pemilu Serentak 2024.