IMM Gelar Diskusi Penyesuaian Harga BBM
KULIAHALISLAM.COM, Jakarta - Ada rencana bahwa pemerintah akan menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) khususnya Pertalite dan Solar. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, (DPP IMM), gelar diskusi di Kedai Riolo, Kwitan Jakarta Pusat, 31 Agustus 2022
"Infonya pemerintah akan naikan harga BBM alasanya disebut merupakan tindak lanjut upaya pemerintah terkait pembagian BBM subsidi. Makanya kita buat diskusi ini", kata Rimbo Bugis, Ketua Pelaksana kegiatan, yang juga ketua DPP IMM Bidang Lingkungan Hidup saat dihubungi pada 01 September 2022.
Ia menambahkan kalau desas-desus kabar rencana menyesuaikan harga bahan bakar minyak sudah tersebar beberapa waktu lalu. Sampai saat ini, belum dikonfirmasi berapa penyesuaian harga BBM. Namun, sempat tersiar kabar di kalangan warganet Twitter dan Instagram bahwa ada perubahan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter.
Dalam sambutan, Ketua Umum DPP IMM Abdul Musyawir Yahya, mengatakan kalau kader IMM harus cerdas dalam menyikapi setiap persoalan bangsa termasuk BBM yang menyengsarakan rakyat. Kader IMM setiap akan melakukan aksi harus melakukan kajian dan mengumpulkan data-data yang banyak biar menolak dengan data dan berkualitas.
"Ini adalah bagian dari mengumpulkan data dan persamaan pendapat agar nanti kalau ada yang tanya tentang dukung atau tolak kebijakan penyetaraan harga BBM bisa di jawab dengan baik oleh kader IMM", tambah Abdul.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Bidang ESDM, Muhamad Sukron, mengatakan dalam penyampaianya sebagai kynote bahwa Penyesuaian harga BBM mampu menutup kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah. Sebab, harga minyak dunia pada Agustus 2022 sudah berada di atas USD 106.7 per barel, jauh di atas perkiraan pemerintah yang hanya USD 90 per barel.
Ia menambahkan bahwa dengan pemberian subsidi mampu menjaga optimisme rakyat agar bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Kebijakan penyesuaian harga BBM itu diambil karna beban subsidi sudah mencapai Rp502 triliun atau 18,5% dari anggaran belanja Negara di APBN 2022 tercatat sebesar Rp 2.714,16 triliun.
"Sebagaimana diketahui bahwasanya kondisi geopolitik Rusia dan Ukraina yang belum mereda, eskalasi Tiongkok dan Taiwan, Resesi global, adanya sinyal stagflasi di tahun mendatang yang mengakibatkan krisis baik dari sektor energi dan pangan menjadi faktor menaikkan harga BBM."
Direktur Eksekutif Energi Wact, Maming mengatakan kalau menyesuaikan BBM merupakan satu-satunya solusi. Pemerintah menaikkan harga BBM dengan tujuan agar laju inflasi tetap terkendali, di mana sampai Juli 2022 tercatat sebesar 4,94 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Caranya adalah dengan menekan beban subsidi di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Prima Surbakti, Kabid Akspel Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia mengatakan dalam diskusi tersebut bahwa pemerintah harus motong subsidi BBM tidak tepat sasaran, dan volume BBM subsidi terus meningkat. Masyarakat ekonomi menengah keatas mengadopsi perilaku dan mental subsidi
"Pemerintah melalui Perpres No 55 Tahun 2019 terkait Percepatan Program Kendaraan Motor Listrik Berbasis Baterai, mendorong masyarakat ekonomi menengah keatas untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar BBM menuju kendaraan listrik berbasis baterai." Tambah Prima
Ia menambahkan bahwa Pemerintah harus segera merealisasi percepatan produksi kendaraan listrik dengan harga terjangkau, mendorong perusahaan otomotif Indonesia untuk segera produksi mobil listrik dan mendorong investasi kendaran mobil listrik Indonesia. Dalam konteks regulasi, pemerintah perlu membuat aturan kebijakan turunan agar masyarakat kelompok menengah ke atas harus menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai
Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Iqram Pelesa dalam pembicarannya mengatakan bahwa Kebijakan pemerintah soal rencana penyesuaian harga BBM mesti bertumpuh pada kepentingan orang banyak, hal tersebut penting untuk memastikan arah kebijakannya tepat sasaran.
"Subsidi BBM mesti dialihkan dari barang ke manusianya. Penguatan ekonomi kerakyatan mesti menjadi tujuan utama agar daya beli masyarakat menanjak, sebab jika barangnya (BBM) yang disubsidi dapat dipastikan disalah gunakan oleh masyarakat ekonomi menengah - keatas", kata Iqram.