 |
KULIAHALISLAM.COM - Christtiaan Snouck Hurgronje lahir di Oosterhout 8
Februari 1857. Ia merupakan Orientalis
ahli bahasa Arab berkebangsaan Belanda, ahli agama Islam, ahli bahasa
dan kebudayaan Indonesia serta penasihat pemerintah Hindia Belanda dalam
masalah keislaman. Ayahnya adalah Pendeta J.J Snouck Hurgronje.
Snouck Hurgronje masuk Universitas Leiden pada tahun
1875. Mula-mula ia masuk Fakultas Teologi tetapi kemudian pindah ke Fakultas
Sastra Arab. Dia meraih gelar Doktor sastra Arab pada tahun 1880. Setelah
selesai menyelesaikan pendidikannya, Snuock mengajar pada pendidikan khusus
calon pegawai untuk Indonesia (Inologie).
Pada tahun 1884 Ia pergi ke Mekah untuk memperdalam
pengetahuan tentang bahasa Arab dan Islam. Di sana ia menyatakan diri masuk
Islam dan mengganti nama menjadi Abdul Ghofar. Dari pengalamannya di Mekah ia
melihat sifat fanatik umat Islam Indonesia terutama suku Aceh dalam melawan
Belanda. Karena itu, niatnya untuk mengetahui Indonesia semakin kuat. Tahun
1885, ia kembali mengajar di Leiden.
Tahun 1889 Ia datang ke Indonesia dengan tugas
meneliti suku Aceh. Di Indonesia, sejak 15 Maret 1891 ia diberi tugas sebagai
penasihat bahasa-bahasa Timur dan hukum Islam. Tanggal 9 Juli 1991, ia
berangkat ke Aceh dan menetap di Peukan Aceh. Tanggal 4 Februari 1892 ia
kembali ke Jakarta.
Antara tahun 1898-1903, ia sering datang ke Aceh untuk
membantu van Heutz (Gubernur Jenderal Hindia Belanda) guna menahlukan daerah
Serambi Mekah itu. Pada 11 Januari 1899 diangkat sebagai penasihat urusan
pribumi dan Arab. Ketika Snouck pulang berlibur ke negeri Belanda (1906), ia
diangkat menjadi Guru Besar di Universitas Leiden sekaligus merangkap sebagai
penasihat Menteri jajahan yang dikukuhkan pada 23 Januari 1907.Jabatan itu
dijalankannya sampai meninggal dunia. Diantara bukunya adalah The Aceh Nese dan
The Gajo Land.
Snouck Hurgronje dianggap sebagai peletak dasar
kebijaksanaan kolonial Belanda mengenai Islam di Indonesia. Kantor voor
Inlandsche Zaken (Lembaga yang berwenang memberikan nasihat kepeda
pemerintah Hindia Belanda tentang masalah pribumi) yang didirikan pada tahun
1899 merupakan wujud tindak lanjut dari
kebijakan yang dirintis oleh Snouck.
Dari pemikiran dan saran Snouck-lah pemerintah Hindia
Belanda berhasil melawan rasa ketakutan kaum kolonialis terhadap Islam. Snouck
juga berhasil meyakinkan pemerintah Hindia Belanda bahwa Islam tidak mengenal
sistem kependetaan. Kebijakan yang disarankan oleh Snouck adalah memberi
kebebasan dalam bidang agama dalam arti sempit, menggalakan asosiasi dalam
bidang kemasyarakatan dan menindak tegas setiap faktor yang bisa mendorong timbulnya pemberontakan dalam lapangan
politik.
Snouck memperingatkan pemerintah Hindia Belanda agar
melestarikan teradisi nenek moyang orang Indonesia dan mengusahakan supaya
Islam hanya menjadi agama Masjid, artinya agama hanya sebagai ibadah kepada
Tuhan saja. Kebijakan ini diambil karena ia melihat bahwa Islam sebagai
kekuatan politik merupakan suatu kekuatan yang membahayakan penjajahan atas
Indonesia.
Kebijakan lain yang diajukan oleh Snouck ialah pemerintah
Hindia Belanda hendaknya mengadakan pengawasan atas kas Masjid agar tidak salah
digunakan untuk membahayakan kekuasaan pemerintah dan membendung semangat Pan Islamisme
yang berkembang di dunia Islam dengan jalan melakukan pengawasan yang ketat
tetapi selektif terhadap jemaah Haji Indonesia karena tidak semua orang yang
melaksanakan ibadah Haji itu fanatik dan berjiwa pemberontak. Banyak diantara
mereka yang pergi ke Mekah benar-benar untuk beribadah.
Snouck juga berusaha meyakinkan pemerintah jajahan
bahwa seorang ulama atau Kyai itu belum tentu fanatik. Para penghulu yang kuat
pengaruhnya itu adalah bawahan pemerintah. Oleh karena itu dalam mengangkat
seorang penghulu, pemerintah hendaklah melakukan penelitian yang cermat dan
penyaringan yang ketat supaya jabatan tersebut jangan sampai dipercayakan
kepada orang-orang yang membahayakan pemerintah.
Di samping itu, Snouck juga menasihatkan pemerintah
Belanda untuk tidak terlalu optimis terhadap usaha pemurtadan umat Islam. Usaha
pemurtadan itu tidak mungkin berhasil karena kenyataan menunjukkan bahwa
semakin hari pengaruh kebudayaan santri semakin berkembang luas. Karena itu,
usaha kristenisasi yang dilakukan tidak terlalu besar manfaatnya.
Kebijakan yang melatarbelakangi politik netral agama
itu diajukan karena Snouck melihat bahwa musuh pemerintah Hindia Belanda itu
bukanlah Islam sebagai agama melainkan Islam sebagai kekuatan atau doktrin
politik. Karena itu, disarankannya adalah pemerintah Hindia Belanda memberikan
kemerdekaan kepada umat Islam untuk menjalankan agamanya sepanjang tidak
mengganggu Kekuasaan pemerintah.
Dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah menetapkan
kebijakan Untuk memanfaatkan adat kebiasaan pribumi dan mendorong rakyat supaya
melestarikannya. Kebijakan ini didasarkan pada teori Resepsi (teori dalam hukum
Perdata) yang dikembangkan oleh Snouck dalam kaitannya dengan hukum Islam di
Indonesia yang menyimpulkan bahwa sebenarnya yang berlaku di Indonesia adalah
hukum adat bukan hukum Islam.
Hukum Islam baru berlaku di Indonesia bila ia telah
menjadi hukum adat sehingga ketika hukum Islam itu akan diberlakukan maka ia
akan muncul sebagai hukum adat bukan sebagai hukum Islam. Teorinya ini banyak
mendapatkan dukungan dari ahli hukum ini berintikan pemikiran bahwa hukum adat
itu lebih tinggi dari hukum Islam.