Politik Identitas Peluang dan Tantangan

Politik Identitas Peluang dan Tantangan


Oleh: Muhammad Rausan Fikri, S.H.

KULIAHALISLAM.COM - Dalam pergulatan politik di Indonesia isu identitas selalu nyentrik dimulai dari pemilu pasca reformasi tahun 2004 sampai 2019 Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia.

Konsep negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang, sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat.

Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan negara sebagai objek kajiannya seperti ilmu politik partisipasi politik masyarakat adalah unsur terkuat berjalannya mesin demokrasi dalam sebuah bangsa yang sudah cukup panjang mengalami disorientasi sistem bernegara, seperti Indonesia.

Hal inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya politik identitas dalam persoalan kenegaraan. Politik identitas mendapatkan perhatian yang besar dari berbagai kalangan, tentunya ini menjadi sesuatu yang sering kita dengar untuk menjadikan sebuah peluang yang jauh lebih menguntungkan untuk mendapatkan suara. 

Terlebih lagi, ini merupakan konsep yang menjadi basis untuk pengenalan sesuatu hal. Kita akan mengenali sesuatu halnya itu kalau kita tahu identitasnya. Ini juga akan berarti bahwa kalau kita mengenali identitas sesuatu hal, maka kita akan memiliki pengetahuan akan sesuatu halnya itu. 

Cressida Heyes (2007) mendefinisikan politik identitas sebagai penandaan aktivitas politis dalam pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman ketidakadilan yang dialami oleh anggota-anggota dari kelompok-kelompok sosial tertentu. 

Agnes Haller (1995) mendefinisikan politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang aker perhatiannya adalah perbedaan (difference) sebagai suatu ketegori politik yang utama. 

Kemunculan politik identitas dalam dinamika politik yang sangat beragam di Indonesia tidak terlepas dari adanya rasa ketidakadilan dan persamaan hak yang diklaim oleh masing-masing kelompok atau golongan sosial tertentu. 

Selain itu, perbedaan yang menajdi tolak ukur utama dari keberagaman yang ada di Indonesia menjadikan politik identitas di Indonesia semakin mempertegas perbedaan tersebut. Pembiaran terhadap konflik yang dilatarbelakangi oleh politik identitas yang beragam akan menciptakan ketidakstabilan negara. 

Politik identitas dalam kancah daerah maupun nasional sering sekali menjadi isu yang paling dominan untuk meraup suara, selain etnosentrisme ternyata kesamaan identitas disini juga bisa menguntungkan si calon untuk meraih tampuk kekuasaan, alih-alih sebagai suatu representasi dari identitas ternyata menjadikannya keuntungan pribadi semata. 

Identitas disini bukan sekedar identitas agama lebih jauh daripada itu kesamaan identitas berangkat dari kekecewan oleh penguasa atau identitas sosial semisal sama sama dibesarkan di daerah yang sama, inilah kesempatan atau cara terbaik politisi yang populis untuk menggiring opini maupun mengampayekan sebuah identitas. 

Identitas menurut Jeffrey Week adalah berkaitan dengan belonging tentang persamaan dengan sejumlah orang dan apa yang membedakan seseorang dengan yang lain. Politik identitas juga sebenarnya konsep baru dalam kajian ilmu politik. 

Politik identitas adalah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan, yang timbul dari perbedaan tubuh, dalam filsafat wacana ini sebenarnya sudah lama muncul, namun penerapannya dalam kajian ilmu politik mengemuka setelah disimposiumkan pada suatu pertemuan internasional asosiasi ilmuan politik internasional di wina.

Politik identitas di Indonesia pada pergulatan pemilihan umum tahun 2019 dihiasi dengan beragam isu mengenai pertentangan antara kaum yang mengusung identitas Islam fundamentalis dan kaum yang mengusung identitas Islam moderat. 

Dalam persoalan ini muncul sebuah klaim kebenaran antara keduanya mengenai keunggulan atau eksklusivisme dari masing-masing identitas yang mereka gaungkan. Ditilik lebih mendalam, sejarah panjang kemerdekaan Indonesia hingga saat ini telah membuktikan bahwa landasan keagamaan (Islam) telah memberikan kontribusi yang begitu besar bagi terbentuknya bangsa Indonesia.

Tidak terkecuali dengan dibentuk dan disepakatinya Pancasila sebagai landasan negara Indonesia. Namun begitu, perebutan kekuasaan politik telah kembali mengulang sejarah kelam dengan menjadikan politik identitas keagamaan sebagai alat propaganda kekuasaan dengan alasan mungkin mayoritas orang Indonesia menganut agama Islam.

Perasaan solidaritas sebagai sesama muslim dibangun dan membangun dalam bingkai propaganda identitas yang sama. Sesuatu yang menyulut kesadaran kolektif untuk memperjuangkan korps kebersamaan sebagai sesama muslim yang harus bersatu menjadi mengguat. 

Contoh-contoh tersebut memberikan gambaran bahwa proses interaksi timbal balik terjadi pada aspek perilaku, kaidah berperilaku, sistem nilai yang lama dengan yang baru, dan kompromistik di antara kedua sistem budaya yang ada.

Dengan interaksi inilah, kesesuaian kepentingan terintegrasikan politik identitas hanya digunakan bagi mereka yang tak punya gagasan lebih yang hanya memanfaatkan suara rakyat, bisa dibilang terlalu populis.

Banyaknya partai yang berkontestasi pada pemilu tahun 2019, menyebabkan rakyat kebingungan dengan semua calon yang menggagas dengan dalih identitas yang sama atau dengan sama-sama menjadi objek kekufuran dari pemerintahan sebelumnya. 

Akibat dari keadaan tersebut proses politik yang berlangsung banyak diwarnai lobi-lobi diluar jalur politik, seperti money politik atau banyak cara lainnya juga mewarnai bumbu konstelasasi pertarungan politik di tahun 2019.

Kecenderungan kalangan elit politik dan kandidat dalam menggunakan isu-isu identitas karena target yang ingin didapat adalah adanya kelekatan dengan identitas yang menjadi obyeknya. Para politisi dan kandidat memainkan kartu etnis untuk mengamankan batas keunggulan yang dimilikinya dalam sebuah arena kompetisi baik ketika pemilu berlangsung maupun setelah pemilu (Posner, 2005: 57). 

Gambaran dikotomis identitas peluang dan tantangan melambangkan bahwa politik identitas tidak memiliki ruang besar didalam masyarakat, hal ini membuat tantangan memakai politik identitas menjadi tidak kalah seru dengan para politisi yang lebih mengedepankan gagasan yang visioner daripada mengambil peluang bermain dalam lingkaran politik identitas.

Akan tetapi politisasi untuk politisasi itu sendiri tidak mencukupi. Kita juga harus sadar bahwa populisme yang muncul sekarang adalah buah dari politisasi faksi elit tertentu yang telah terpinggirkan dalam pertarungan politik formal. Pertanyaannya kemudian, apa agenda politik yang harus diusung agar populisme memiliki kapasitas emansipatif? 

Jawabannya terletak pada perjuangan politik anti kapitalisme neoliberal itu sendiri. Kerentanan sosial yang dihadapi oleh mayoritas populasi harus diatasi dengan menciptakan agenda kesejahteraan sosial yang universal atau biasa disebut dengan politik sosialis. Perspektif ini penting karena kerentanan sosial di era neoliberal sekarang bukan hanya sekedar dialami oleh kelas pekerja, tapi juga kelas menengah. 

Karena terpaan kompetisi bebas yang diciptakan oleh kebijakan neoliberal, kelas menengah yang ada sekarang memiliki resiko yang sama untuk jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Di sini kita menemukan karakter lintas kelas dari politik populis versi kiri. 

Mungkin selama proses pengorganisiran kita akan menemukan aspirasi yang berbeda (karena posisi kelasnya tentunya!), namun hal ini dapat diantisipasi selama artikulasi politik sosialis dibangun secara inklusif dan menyasar musuh politiknya secara konsisten, yakni kalangan elit berkuasa. 

Pengalaman kampanye Bernie Sanders di AS dan Jeremy Corbyn di Inggris menunjukan bahwa metode seperti ini dapat dilakukan. Dalam salah satu karya lawas yang sempat terlupakan, Politics and Ideology in Marxist Theory, Ernesto Laclau sempat berujar tentang “sosialisme sebagai tahapan tertinggi dari populisme.” 

Di era ketika populisme semakin memasuki relung percakapan publik kita, ujaran ini semakin kuat relevansinya sebagai agenda politik gerakan sosialis Indonesia. Untuk itu, daripada kita menghindari masalah populisme, lebih bermakna bagi kita untuk segera merebut populisme! 

Yang diperlukan kemudian adalah menyasar problem struktural yang dikritik dalam populisme mengenai sistem demokrasi. Depolitisasi demokrasi liberal yang membatasi proses politik pada sebatas institusi formal tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya bentuk demokrasi. 

Mobilisasi politik populis membuka kemungkinan untuk melawan dominasi politik elit yang secara struktural diuntungkan oleh pola pengaturan formal demokrasi liberal. Untuk itu politisasi lebih dalam menjadi krusial dalam perkembangan populisme sekarang. 

Aktor-aktor negara, termasuk juga di era demokrasi, lebih sering menjadi kepanjangan tangan korporasi daripada memenangkan kepentingan kelompok marginal. Partai politik dan lembaga legislatif lebih mengutamakan kepentingan para pemodal dan kelompoknya, daripada kepentingan rakyat. 

Serikat-serikat buruh besar terjerat dalam elitisme dan transaksionalisme politik dengan partai-partai borjuis, ketimbang memperjuangkan kepentingan anggotanya—warisan korporatisasi organisasi sosial-politik era otoriter. 

Organisasi masyarakat sipil yang berupaya menantang berbagai bentuk kronisme, selain terfragmentasi dalam berbagai isu dan elitis juga cenderung mengandalkan strategi yang mudah ditelikung oleh aliansi predatoris, seperti melakukan lobi-lobi kepada elite politik maupun kampanye media—yang mayoritas dikontrol para konglomerat-politisi. 

Beberapa menempuh strategi perubahan dari dalam dengan masuk menjadi bagian dari kekuasaan dengan hanya mengandalkan rekam jejak dan jaringan sebagai aktivis yang fragmentaris itu—pilihan politik yang mengemuka sejak era Presiden Megawati hingga Jokowi hasilnya , mereka lebih banyak terserap dan melegitimasi tatanan politik yang ada, ketimbang mampu memenangkan kepentingan kelompok marginal. 

Oleh karena itu, ekspresi politik yang lebih kuat dari sekadar memakai identitas atas figur kesamaan daerah seperti banyak politisi menjadi sangat diperlukan. Untuk membuka peluang kemenangan, Keberhasilan beberapa politisi untuk mengangkangi logika public dengan jargon identitas adalah buah dari struktur kekuasaan yang berlaku. 

Penguasaan elite politik yang terorganisir dalam sistem negara menyokong keberadaan figur-figur, tetapi banyak orang yang selalu olok-olok terhadap pribadi seseorang yang berangkat dari politik identitas karenanya harus ditransormasikan menjadi pelecehan terhadap sistem, terhadap struktur kekuasaan. 

Saya tidak hendak mengatakan bahwa kita harus melakukan copy paste atas pengalaman politik identitas para politisi yang ada di tanah air. Tapi, setidaknya, dinamika di sana menunjukkan bahwa mengolok-olok elite karena mereka menggunakan suatu identitas demi kepentingannya atau beberapa politisi yang sebar gagasan saja tidak mencukupi untuk mendapatkan suara dalam pergulatan politik di Indonesia. 

Penguasaan politik negara oleh elite selalu bersifat sistematis dan terorganisir. Untuk menghasilkan perlawanan yang berarti ia menyaratkan karakteristik kekuasan yang sama. Kebanyakan partai politik, yang dibangun oleh rakyat itu sendiri,atau beberapa konglomerat menjadi kunci untuk kesuksesan politik identitas dan menembus struktur kekuasaan yang memungkinkan memenangkan pemilihan umum dan duduk di singgahsana kekuasaan

Daftar Pustaka

  1. Ashiddiqie Jimly “penghantar ilmu hukum tatanegara” raja grafindo persada Depok .
  2. Muhammad habibi “analisis politik identitas di Indonesia.”
  3. Beni Ahmad Saebani “ sosiologi hukum” pustaka setia Bandung. 

Admin

Redaksi Kuliah Al Islam

Post a Comment

Previous Post Next Post

Iklan Post 2

نموذج الاتصال